STANDAR PELAYANAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Written by Super Admin Wednesday, 15 May 2019 14:08

1.  Pelayanan : Izin Prinsip

 

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

Peraturan Daerah  Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031

2.

Persyaratan Pelayanan

Mengisi formulir permohonan, dengan melampirkan:

1.   Fotokopi KTP pemohon

2.   Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan SK Pengesahan (untuk perusahaan badan hukum)

3.   Proposal rencana kegiatan/usaha, yang sekurang-kurangnya memuat;

-          Jenis kegiatan/usaha

-          Kapasitas kegiatan/usaha

-          Uraian rencana pemanfaatan ruang

-          Luas kebutuhan lahan yang direncanakan

-          Peta lokasi lahan beserta titik koordinatnya

-          Peta situasi sekitar lokasi lahan

3.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1.   Pemohon meminta/mencari informasi ke Loket Informasi dan diterima oleh Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran

2.   Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberikan penjelasan tata cara pengisian formulir permohonan dan persyaratan yang diperlukan.

3.   Selanjutnya pemohon yang telah mengisi formulir permohonan secara lengkap, menuju Front Office dan diterima oleh Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi untuk diperiksa kelengkapan persyaratan.

4.   Terhadap permohonan yang dinyatakan lengkap, Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi  memasukan kedalam map pendaftaran perizinan dan mencatat dalam Buku Register Pendaftaran Izin Prinsip serta kepada pemohon diberikan Tanda Bukti Pendaftaran.Apabila permohonan dinyatakan tidak lengkap, maka dikembalikan lagi ke pemohon untuk dilengkapi.

5.   Selanjutnya Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi menyampaikan map pendaftaran izin prinsip kepada Kasi Pendaftaran dan Verifikasi untuk dilakukan verifikasi.

6.   Kasi Pendaftaran dan Verifikasi mendisposisi kepada Kasi Pengolahan dan Penerbitan untuk diproses lebih lanjut. Apabila map pendaftaran yang tidak lolos verifikasi dikembalikan kepada Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi untuk diperbaiki/dilengkapi kekurangannya.

7.   Kasi Pengolahan dan Penerbitan memberi disposisi kepada Analis Perizinan untuk membuat konsep surat permohonan pembahasan teknis kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Tasikmalaya.  

8.   Kasi Pengolahan dan Penerbitan memverifikasi konsep surat permohonan pembahasan teknis BKPRD. Jika setuju maka membubuhkan paraf dan diteruskan kepada Kabid Pelayanan Perizinan dan jika tidak maka dikembalikan untuk diperbaiki.

9.   Kabid Pelayanan Perizinan   memverifikasi konsep surat permohonan pembahasan teknis BKPRD. Jika setuju maka membubuhkan paraf dan diteruskan kepada Sekretaris Dinas dan jika tidak maka dikembalikan untuk diperbaiki.

10.  Sekretaris Dinas memverifikasi ulang konsep surat permohonan pembahasan teknis BKPRD. Jika setuju maka membubuhkan tanda tangan dan jika tidak dikembalikan untuk diperbaiki.

11.  Analis Perizinan berkoordinasi dengan Pengadministrasi Umum untuk menatausahakan surat. Surat dan proposal kemudian disampaikan ke BKPRD untuk dilakukan pembahasan.

12.  Analis Perizinan menerima Surat Rekomendasi hasil pembahasan teknis BKPRD yang telah didisposisi Kepala Dinas. Kemudian melakukan analisis dan dikonsultasikan dengan Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

13.  Pengelola Perizinan melakukan penatausahaan dalam buku agenda pengelolaan perizinan.

14.  Pengadministrasi Perizinan melakukan pencetakan draft Naskah Izin Prinsip dan menatausahakan dalam buku agenda penerbitan perizinan serta menyampaikan kepada Kabid Pelayanan Perizinan.  

15.  Kabid Pelayanan Perizinan memverifikasi draft Naskah Izin Prinsip. Jika setuju maka diteruskan kepada Sekretaris Dinas. Jika tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki.

16.  Sekretaris Dinas memverifikasi ulang draft Naskah Izin Prinsip. Jika setuju maka diteruskan kepada Kepala Dinas. Jika tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki.

17.  Kepala Dinas memverifikasi ulang draft Naskah Izin Prinsip. Jika setuju maka membubuhkan paraf serta diteruskan Kepada Bupati. Jika tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki.

18.  Analis Perizinan menyampaikan draft Naskah dokumen Izin Prinsip ke Sekretariat Bupati untuk ditandatangani oleh Bupati.

19.  Analis Perizinan menerima dokumen Izin Prinsip yang sudah ditandatangani Bupati dan mengkonsultasikan dengan Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

20.  Analis Perizinan menyerahkan Izin Prinsip kepada Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran dan memberitahukan kepada pemohon bahwa dokumen Izin Prinsip telah selesai.

21.  Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran menatausahakan pengambilan Izin Prinsip.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

 15 Hari Kerja

5.

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya/tarif retribusi Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan

Izin Prinsip, dengan spesifikasi :

1.   Dicetak dalam rangkap 2 (dua)

2.   Rangkap 1 : Logo Garuda Mas, kertas yang digunakan adalah F4 210 gram, bahan Britc Card, warna hijau, untuk pemohon.

3.   Rangkap 2 : Logo Garuda Mas, kertas HVS 80 gram, warna putih, sebagai arsip.

4.   Pengetikan dengan jenis huruf bookman old style. Ukuran huruf maksimal 12, dengan spasi 1

5.   Isi Izin Prinsip sekurang-kurangnya, memuat :

-        Identitas pemohon dan perusahaan

-        Alamat pemohon

-        Rencana Peruntukan

-        Lokasi Tanah

-        Luas Tanah

-        Ketentuan yang harus dipenuhi

-        Arahan teknis

 

2.     Jenis Pelayanan : Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi (FRPL)

 

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

Peraturan Daerah  Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1997  tentang Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi  di Kabupaten DT. II Tasikmalaya

2.

Persyaratan Pelayanan

Mengisi formulir permohonan, dengan melampirkan :

1.   Fotokopi KTP Pemohon;

2.   Fotokopi Akta pendirian perusahaan dan SK Pengesahannya (untuk perusahaan berbadan hukum)

3.   Fotokopi Tanda Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tanah

4.   Fotokopi Izin Prinsip (bila ada)

5.   Peta situasi lokasi/site plan;

6.   Peta lokasi;

3.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1.   Pemohon meminta/mencari informasi ke Loket Informasi dan diterima oleh Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran

2.   Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberikan penjelasan tata cara pengisian formulir permohonan dan persyaratan yang diperlukan.

3.   Selanjutnya pemohon yang telah mengisi formulir permohonan secara lengkap, menuju Front Office dan diterima oleh Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi untuk diperiksa kelengkapan persyaratan.

4.   Terhadap permohonan yang dinyatakan lengkap, Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi  memasukan kedalam map pendaftaran perizinan dan mencatat dalam Buku Register Pendaftaran Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi serta kepada pemohon diberikan Tanda Bukti Pendaftaran. Apabila permohonan dinyatakan tidak lengkap, maka dikembalikan lagi ke pemohon untuk dilengkapi.

5.   Selanjutnya Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi menyampaikan map pendaftaran Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi kepada Kasi Pendaftaran dan Verifikasi untuk dilakukan verifikasi.

6.   Kasi Pendaftaran dan Verifikasi mendisposisi kepada Kasi Pengolahan dan Penerbitan untuk diproses lebih lanjut. Apabila map pendaftaran yang tidak lolos verifikasi dikembalikan kepada Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi untuk diperbaiki/dilengkapi kekurangannya.

7.   Kasi Pengolahan dan Penerbitan memberi disposisi kepada Analis Perizinan untuk membuat konsep surat pengantar permohonan rekomendasi teknis kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya. 

8.   Kasi Pengolahan dan Penerbitan memverifikasi konsep surat permohonan rekomendasi teknis. Jika setuju maka membubuhkan paraf dan diteruskan kepada Kabid Pelayanan Perizinan dan jika tidak maka dikembalikan untuk diperbaiki.

9.   Kabid Pelayanan Perizinan   memverifikasi konsep surat permohonan rekomendasi teknis. Jika setuju maka membubuhkan paraf dan diteruskan kepada Sekretaris Dinas dan jika tidak maka dikembalikan untuk diperbaiki.

10.  Sekretaris Dinas memverifikasi ulang konsep surat permohonan rekomendasi teknis. Jika setuju maka membubuhkan tanda tangan dan jika tidak dikembalikan untuk diperbaiki.

11.  Analis Perizinan berkoordinasi dengan Pengadministrasi Umum untuk menatausahakan surat. Surat dan berkas permohonan Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi kemudian disampaikan ke Dinas PUPR untuk dilakukan survey lapangan.

12.  Analis Perizinan menerima Rekomendasi Teknis yang ditandatangani  Kepala Dinas PUPR yang telah didisposisi Kepala Dinas. Kemudian melakukan analisis dan dikonsultasikan dengan Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

13.  Pengelola Perizinan melakukan penatausahaan dalam buku agenda Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi.

14.  Pengadministrasi Perizinan melakukan pencetakan draft Naskah Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi dan menatausahakan dalam buku agenda penerbitan perizinan serta menyampaikan kepada Kabid Pelayanan Perizinan.  

15.  Kabid Pelayanan Perizinan memverifikasi draft Naskah Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi. Jika setuju maka membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Sekretaris Dinas. Jika tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki.

16.  Sekretaris Dinas memverifikasi ulang draft Naskah Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi. Jika setuju maka membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Kepala Dinas. Jika tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki.

17.  Kepala Dinas memverifikasi ulang draft Naskah Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi. Jika setuju maka membubuhkan tanda tangan. Jika tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki.

18.  Analis Perizinan menerima dokumen Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi yang sudah ditandatangani Kepala Dinas dan mengkonsultasikan dengan Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

19.     Analis Perizinan menyerahkan Dokumen Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi kepada Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran dan memberitahukan kepada pemohon bahwa Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi telah selesai.

20.     Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran menatausahakan pengambilan Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

 15 Hari Kerja

5.

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya/tarif retribusi Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan

Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi, dengan spesifikasi :

1.      Dicetak dalam rangkap 2 (dua)

2.      Rangkap 1 : Kop Dinas, kertas F4 210 gram, bahan Britc Card, warna putih, untuk pemohon.

3.      Rangkap 2 : Kop Dinas, kertas HVS 80 gram, warna putih, untuk arsip.

4.      Pengetikan dengan jenis huruf bookman old style. Ukuran huruf maksimal 12, dengan spasi 1

5.      Isi Fatwa sekurang-kurangnya, memuat :

-            Identitas pemohon dan perusahaan

-            Alamat pemohon

-            Peruntukkan

-            Lokasi Tanah

-            Status Kepemilikan Tanah

-            Luas Tanah

-            Ketentuan yang harus dipenuhi

-            Arahan teknis

-            Masa berlaku.

 

3.    Jenis Layanan : Izin Lokasi

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

1.      Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor  Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

2.      Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

2.

Persyaratan Pelayanan

Mengisi formulir permohonan, dengan melampirkan:

1.     Fotokopi KTP pemohon

2.     Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan SK Pengesahan (untuk perusahaan berbadan hukum)

3.     Fotokopi Izin Prinsip

4.     Fotokopi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi

5.     Fotokopi Tanda Bukti Kepemilikan Tanah

3.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

a.   Pemohon meminta/mencari informasi ke Loket Informasi dan diterima oleh Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran

b.   Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberikan penjelasan tata cara pengisian formulir permohonan dan persyaratan yang diperlukan.

c.   Selanjutnya pemohon yang telah mengisi formulir permohonan secara lengkap, menuju Front Office dan diterima oleh Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi untuk diperiksa kelengkapan persyaratan.

d.   Terhadap permohonan yang dinyatakan lengkap, Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi  memasukan kedalam map pendaftaran perizinan dan mencatat dalam Buku Register Pendaftaran Izin Lokasi serta kepada pemohon diberikan Tanda Bukti Pendaftaran. Apabila permohonan dinyatakan tidak lengkap, maka dikembalikan lagi ke pemohon untuk dilengkapi.

e.   Selanjutnya Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi menyampaikan map pendaftaran Iizn Lokasi kepada Kasi Pendaftaran dan Verifikasi untuk dilakukan verifikasi.

f.    Kasi Pendaftaran dan Verifikasi mendisposisi kepada Kasi Pengolahan dan Penerbitan untuk diproses lebih lanjut. Apabila map pendaftaran yang tidak lolos verifikasi dikembalikan kepada Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi untuk diperbaiki/dilengkapi kekurangannya.

g.   Kasi Pengolahan dan Penerbitan memberi disposisi kepada Analis Perizinan untuk membuat konsep surat pengantar permohonan aspek penatagunaan tanah kepada Kepala BPN Kabupaten Tasikmalaya. 

h.  Kasi Pengolahan dan Penerbitan memverifikasi konsep surat pengantar. Jika setuju maka membubuhkan paraf dan diteruskan kepada Kabid Pelayanan Perizinan dan jika tidak maka dikembalikan untuk diperbaiki.

i.    Kabid Pelayanan Perizinan   memverifikasi konsep surat pengantar. Jika setuju maka membubuhkan paraf dan diteruskan kepada Sekretaris Dinas dan jika tidak maka dikembalikan untuk diperbaiki.

j.    Sekretaris Dinas memverifikasi ulang konsep surat pengantar. Jika setuju maka membubuhkan tanda tangan dan jika tidak dikembalikan untuk diperbaiki.

k.   Analis Perizinan berkoordinasi dengan Pengadministrasi Umum untuk menatausahakan surat. Surat dan berkas permohonan Izin Lokasi kemudian disampaikan ke Kantor BPN untuk dilakukan survey lapangan.

l.    Analis Perizinan menerima Aspek Penatagunaan Tanah yang ditandatangani  Kepala BPN yang telah didisposisi Kepala Dinas. Kemudian melakukan analisis dan dikonsultasikan dengan Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

m. Pengelola Perizinan melakukan penatausahaan dalam buku agenda Izin Lokasi.

n.  Pengadministrasi Perizinan melakukan pencetakan draft Naskah Izin Lokasi dan menatausahakan dalam buku agenda penerbitan perizinan serta menyampaikan kepada Kabid Pelayanan Perizinan.  

o.   Kabid Pelayanan Perizinan memverifikasi draft Naskah Izin Lokasi. Jika setuju maka membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Sekretaris Dinas. Jika tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki.

p.   Sekretaris Dinas memverifikasi ulang draft Naskah Izin Lokasi. Jika setuju maka membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Kepala Dinas. Jika tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki.

q.   Kepala Dinas memverifikasi ulang draft Naskah Izin Lokasi. Jika setuju maka membubuhkan tanda tangan. Jika tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki.

r.   Analis Perizinan menerima dokumen Izin Lokasi yang sudah ditandatangani Kepala Dinas dan mengkonsultasikan dengan Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

s.   Analis Perizinan menyerahkan Dokumen Izin Lokasi kepada Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran dan memberitahukan kepada pemohon bahwa Izin Lokasi telah selesai.

t.    Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran menatausahakan pengambilan Izin Lokasi.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

12 Hari Kerja

5.

Biaya/ Tarif

Tidak ada Biaya/Tarif  Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan

Izin Lokasi yang berupa Keputusan Kepala DPMPTSP tentang Izin Lokasi, dengan spsesifikasi :

a.   Dibuat dalam rangkap 2.

b.   Kertas yang digunakan adalah HVS 80 gram, Kop DPMPTSP, warna putih.

c.   Pengetikan menggunakan jenis huruf bookman old style, ukuran huruf maksimal 12, dengan spasi 1

d.   Isi Izin Lokasi, sekurang-kurangnya memuat :

-            Identitas pemohon dan/atau perusahaan

-            Alamat pemohon dan/atau perusahaan

-            Lokasi /kegiatan

-            Luas tanah

-            Rincian penggunaan tanah

-            Masa berlaku izin

-            Ketentuan yang harus dipenuhi

 

4.  Jenis Pelayanan : Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

 

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

1.   Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 1999  tentang Izin Mendirikan Bangunan.

2.   Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu

2.

Persyaratan Pelayanan

Mengisi formulir permohonan, dengan melampirkan :

1.      Fotokopi KTP pemohon

2.      Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (untuk CV/PT/Koperasi)

3.      Fotokopi Pengesahan Akte Pendirian (untuk PT /Koperasi)

4.      Fotokopi Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tanah (sertipikat/AJB/SuratKeterangan/Perjanjian Sewa/Pinjam Pakai)

5.      Fotokopi SPPT PBB Tahun Terakhir

6.      Sketsa Lokasi

7.      Gambar Rencana Bangunan

8.      Hasil Penelitian Tanah/Sondir (untuk Bangunan Bertingkat)

9.      Hasil Perhitungan Konstruksi (untuk Bangunan Berlantai 3 ke atas)

10.   Fotokopi Izin Prinsip (bila ada)

11.   Fotokopi Izin Lokasi (bila ada)

12.   Fotokopi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi

13.   Rekomendasi-Rekomendasi dari SKPD Teknis Terkait.

3.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

a.   Pemohon meminta/mencari informasi ke Loket Informasi.

b.   Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberikan informasi tentang tata cara pengisian formulir dan persyaratan yang diperlukan.

c.   Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan dan menyerahkan ke Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi.

d.   Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi memeriksa formulir dan kelengkapan persyaratan. Jika lengkap maka  pemohon diberi resi penerimaan dan berkas diteruskan ke Kasi Pendaftaran dan Verifikasi dan jika tidak lengkap maka berkas permohonan dikembalikan lagi ke pemohon untuk dilengkapi.

e.   Kasi Pendaftaran dan Verifikasi melaksanakan verifikasi berkas permohonan dan memberikan disposisi untuk proses selanjutnya kepada Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

f.    Kasi Pengolahan dan Penerbitan menugaskan Analis Perizinan untuk dibuatkan surat pengantar permohonan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas PUPR.

g.   Kasi Pengolahan dan Penerbitan mempelajari Surat Pengantar permohonan rekomendasi dan apabila setuju membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Kabid Pelayanan Perizinan.

h.  Kabid Pelayanan Perizinan mempelajari Surat Pengantar permohonan rekomendasi dan apabila setuju membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Sekretaris Dinas.

i.    Sekretaris Dinas mempelajari Surat Pengantar permohonan rekomendasi. Jika setuju maka membubuhkan tanda tangan. Jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki.

j.    Analis Perizinan menerima surat pengantar permohonan yang telah ditandatangani Sekretaris Dinas berkoordinasi dengan Pengadministrasi Umum untuk penatausahaan surat. Dan menyampaikan surat ke Dinas PUPR untuk dilaksanakan survey lapangan.

k.   Analis Perizinan menerima Rekomendasi Teknis yang ditandatangani Kepala Dinas PUPR dan berkonsultasi dengan Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

l.    Kasi Pengolahan dan Penerbitan memverifikasi kembali kelengkapan persyaratan tambahan dan memberikan disposisi untuk proses selanjutnya

m. Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak/Retribusi Daerah berdasar rekomendasi teknis membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk retribusi IMB.

n.  Kasi Pendaftaran dan Verifikasi menandatangani rincian nota perhitungan retribusi IMB.

o.   Pengadministrasi Perizinan mencetak draf Naskah Izin Mendirikan Bangunan

p.   Kepala Bidang Pelayanan Perizinan memverifikasi draf Naskah IMB dan SKRD. Jika tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki dan jika setuju membubuhkan paraf.

q.   Sekretaris Dinas melaksanakan verifikasi ulang draf dokumen IMB dan SKRD. Jika tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki dan jika setuju maka membubuhkan paraf

r.   Kepala Dinas mempelajari Naskah IMB dan SKRD. Jika setuju membubuhkan tanda tangan pada Naskah IMB dan SKRD. Jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaikia.

s.   Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberitahu pemohon bahwa IMB telah selesai.

t.    Pemohon membayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan sesuai SKRD kepada Bendahara Penerimaan dan diberikan resi pembayaran

u.  Pemohon mengambil dokumen Izin Mendirikan usahakan pengambilan dokumen IMB

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

14 hari kerja

5.

Biaya/Tarif

a.   Untuk setiap penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dikenakan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaklu;

b.   Struktur dan besarnya tariff retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 2% dari nilai bangunan;

c.   Tata cara perhitungan retribusi adalah hasil perkalian antara koefisien kota/ daerah, koefisien fungsi jalan, koefisien guna bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien status bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien tingkat bangunan dengan besarnya retribusi;

d.   Bagi bangunan yang diperbaiki/ rehabilitasi berat ringan dikenakan retribusi sebagai berikut :

a)   Memperbaiki/ Rehabilitasi Berat = 0.75 x standar harga bangunan

b) Memperbaiki/ Rehabilitasi Ringan = 0.50 x standar harga bangunan

e.   Penetapan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana tersebut diatas juga dijadikan dasar untuk pengenaan retribusi pemutihan izin mendirikan bangunan dengan memperhitungkan nilai penyusutan bangunan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

6.

Produk Pelayanan

Produk Pelayanan yang dihasilkan adalah Izin Mendirikan Bangunan yang berupa Izin Mendirikan Bangunan.

Dokumen Izin Mendirikan Bangunan, berupa;

1)   Dibuat dalam rangkap 2 (dua).

2)   Rangkap 1 :

a.                    Kertas yang digunakan adalah HVS 80 gram

b.  Pengetikan menggunakan jenis huruf bookman old style, ukuran huruf maksimal 12, dengan spasi 1

3)   Rangkap 2 :

a.  Kertas yang digunakan adalah F4 210 gram, bahan Britc Card, cetak separasi dan dilakukan verporasi

b.  Pengetikan menggunakan jenis huruf bookman old style, ukuran huruf maksimal 12, dengan spasi 1

c.   Isi IMB, sekurang-kurangnya memuat :

-        Identitas pemohon dan/atau perusahaan

-        Alamat pemohon dan/atau perusahaan

-        Peruntukan Bangunan

-        Lokasi Bangunan

-        Luas Bangunan

-        Status Kepemilikan Tanah

-        Ketentuan yang harus dipenuhi

   

5.  Jenis Pelayanan : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

 

NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

Peraturan Daerah  Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan.

2.

Persyaratan Pelayanan

Mengisi formulir permohonan, dengan melampirkan

a.     Fotokopi KTP Pemohon

b.     Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan SK Pengesahannya (untuk perusahaan yang berbadan hukum)

c.     Fotokopi Tanda Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tanah

d.     Fotokpi NPWP

e.     Fotokopi Tanda Lunas PBB

3.

Sistem, mekanisme, dan prosedur

a.   Pemohon meminta/mencari informasi ke Loket Informasi dan diterima oleh Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran

b.   Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberikan penjelasan tata cara pengisian formulir permohonan dan persyaratan yang diperlukan.

c.   Selanjutnya pemohon yang telah mengisi formulir permohonan secara lengkap, menuju Front Office dan diterima oleh Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi untuk diperiksa kelengkapan persyaratan.

d.   Terhadap permohonan yang dinyatakan lengkap, Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi  memasukan kedalam map pendaftaran perizinan dan mencatat dalam Buku Register Pendaftaran SIUP serta kepada pemohon diberikan Tanda Bukti Pendaftaran. Apabila permohonan dinyatakan tidak lengkap, maka dikembalikan lagi ke pemohon untuk dilengkapi.

e.   Selanjutnya Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi menyampaikan map pendaftaran SIUP kepada Kasi Pendaftaran dan Verifikasi untuk dilakukan verifikasi.

f.    Kasi Pendaftaran dan Verifikasi mendisposisi kepada Kasi Pengolahan dan Penerbitan untuk diproses lebih lanjut. Apabila map pendaftaran yang tidak lolos verifikasi dikembalikan kepada Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi untuk diperbaiki/dilengkapi kekurangannya.

g.   Kasi Pengolahan dan Penerbitan memberi disposisi kepada Analis Perizinan untuk berkoordinasi dengan Tim Teknis untuk dilakukan survey lapangan.  

h.  Analis Perizinan menerima Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan yang ditandatangani  oleh Tim Teknis. Kemudian melakukan analisis dan dikonsultasikan dengan Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

i.    Pengelola Perizinan melakukan penatausahaan dalam buku agenda SIUP.

j.    Pengadministrasi Perizinan melakukan pencetakan draft Naskah SIUP dan menatausahakan dalam buku agenda penerbitan perizinan serta menyampaikan kepada Kabid Pelayanan Perizinan.  

k.   Kabid Pelayanan Perizinan memverifikasi draft Naskah Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi. Jika setuju maka SIUP serta diteruskan kepada Sekretaris Dinas. Jika tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki.

l.    Sekretaris Dinas memverifikasi ulang draft Naskah Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi. Jika setuju maka membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Kepala Dinas. Jika tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki.

m. Kepala Dinas memverifikasi ulang draft Naskah SIUP. Jika setuju maka membubuhkan tanda tangan. Jika tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki.

n.  Analis Perizinan menerima dokumen SIUP yang sudah ditandatangani Kepala Dinas dan mengkonsultasikan dengan Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

o.   Analis Perizinan menyerahkan Dokumen SIUP kepada Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran dan memberitahukan kepada pemohon bahwa SIUP telah selesai.

p.   Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran menatausahakan pengambilan SIUP

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

3 Hari Kerja

5.

Biaya/ Tarif

Tidak ada biaya/tarif Rp. 0,-

 

6.

Produk Pelayanan

Pelayanan yang diberikan adalah Surat Izin Usaha Perdagangan yang berupa Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan, dengan klasifikasi sbb ;

1)   SIUP Kecil

a.   Kertas yang digunakan adalah F4 210 gram, bahan Britc Card, warna putih

b.   Pengetikan dengan jenis huruf bookman old style, ukuran huruf maksimal 12, dengan spasi 1

2)   SIUP Menengah

a.   Kertas yang digunakan adalah F4 210 gram, bahan Britc Card, warna biru.

b.   Pengetikan dengan jenis huruf bookman old style, ukuran huruf maksimal 12, dengan spasi 1

3)   SIUP Besar

a.   Kertas yang digunakan adalah F4 210 gram, bahan Britc Card, warna kuning.

b.   Pengetikan dengan jenis huruf bookman old style, ukuran huruf maksimal 12, dengan spasi 1

4)   Isi Dokumen SIUP, sekurang-kurangnya memuat :

-        Identitas pemilik/penanggung jawab

-        Alamat Perusahaan

-        NPWP

-        Status Kelembagaan

-        Jenis barang utama yang diperdagangkan

-        Ketentuan yang harus dipenuhi

 

6.  Jenis Pelayanan : Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

 

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

1.   Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

2.   Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

2.

Persyaratan Pelayanan

Mengisi formulir permohonan, dengan melampirkan :

1.         Fotokopi KTP pemohon

2.         Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan (untuk CV/PT/Koperasi/Badan Usaha Lainnya)

3.         Fotokopi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi

4.         Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

5.         Fotokopi Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tanah/ Bangunan (Sertipikat/Akta Jual Beli/Surat Keterangan/ Perjanjian Sewa/Pinjam Pakai

6.         Fotokopi Tanda Lunas PBB tahun terakhir

7.         Fotokopi NPWP

8.         Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat

9.         Surat Pernyataan Kesanggupan untuk bermitra dengan UMKM setempat.

10.      Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Mengutamakan Tenaga Kerja dari Warga Sekitar

11.      Berita Acara Komisi Kecamatan.

12.      Berita Acara Sosialisasi kepada Masyarakat sekitar.

3.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

a.   Pemohon meminta/mencari informasi ke Loket Informasi dan diterima oleh Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran

b.   Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberikan penjelasan tata cara pengisian formulir permohonan dan persyaratan yang diperlukan.

c.   Selanjutnya pemohon yang telah mengisi formulir permohonan secara lengkap, menuju Front Office dan diterima oleh Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi untuk diperiksa kelengkapan persyaratan.

d.   Terhadap permohonan yang dinyatakan lengkap, Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi  memasukan kedalam map pendaftaran perizinan dan mencatat dalam Buku Register Pendaftaran IUTM serta kepada pemohon diberikan Tanda Bukti Pendaftaran. Apabila permohonan dinyatakan tidak lengkap, maka dikembalikan lagi ke pemohon untuk dilengkapi.

e.   Selanjutnya Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi menyampaikan map pendaftaran IUTM kepada Kasi Pendaftaran dan Verifikasi untuk dilakukan verifikasi.

f.    Kasi Pendaftaran dan Verifikasi mendisposisi kepada Kasi Pengolahan dan Penerbitan untuk diproses lebih lanjut. Apabila map pendaftaran yang tidak lolos verifikasi dikembalikan kepada Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi untuk diperbaiki/dilengkapi kekurangannya.

g.   Kasi Pengolahan dan Penerbitan memberi disposisi kepada Analis Perizinan untuk membuat konsep surat pengantar permohonan rekomendasi teknis kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya. 

h.  Kasi Pengolahan dan Penerbitan memverifikasi konsep surat pengantar. Jika setuju maka membubuhkan paraf dan diteruskan kepada Kabid Pelayanan Perizinan dan jika tidak maka dikembalikan untuk diperbaiki.

i.    Kabid Pelayanan Perizinan   memverifikasi konsep surat pengantar. Jika setuju maka membubuhkan paraf dan diteruskan kepada Sekretaris Dinas dan jika tidak maka dikembalikan untuk diperbaiki.

j.    Sekretaris Dinas memverifikasi ulang konsep surat pengantar. Jika setuju maka membubuhkan tanda tangan dan jika tidak dikembalikan untuk diperbaiki.

k.   Analis Perizinan berkoordinasi dengan Pengadministrasi Umum untuk menatausahakan surat. Surat dan berkas permohonan IUTM kemudian disampaikan ke Dinas Perindustrian dan Perdagngan untuk dilakukan survey lapangan.

l.    Analis Perizinan menerima Rekomendasi Teknis yang ditandatangani  Kepala Dinas Perindusrian dan Perdagangan yang telah didisposisi Kepala Dinas. Kemudian melakukan analisis dan dikonsultasikan dengan Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

m. Pengelola Perizinan melakukan penatausahaan dalam buku agenda IUTM.

n.  Pengadministrasi Perizinan melakukan pencetakan draft Naskah IUTM dan menatausahakan dalam buku agenda penerbitan perizinan serta menyampaikan kepada Kabid Pelayanan Perizinan.  

o.   Kabid Pelayanan Perizinan memverifikasi draft Naskah IUTM. Jika setuju maka membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Sekretaris Dinas. Jika tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki.

p.   Sekretaris Dinas memverifikasi ulang draft Naskah IUTM. Jika setuju maka membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Kepala Dinas. Jika tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki.

q.   Kepala Dinas memverifikasi ulang draft Naskah IUTM. Jika setuju maka membubuhkan tanda tangan. Jika tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki.

r.   Analis Perizinan menerima dokumen IUTM yang sudah ditandatangani Kepala Dinas dan mengkonsultasikan dengan Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

s.   Analis Perizinan menyerahkan Dokumen IUTM kepada Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran dan memberitahukan kepada pemohon bahwa IUTM telah selesai.

t.    Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran menatausahakan pengambilan IUTM.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

5 Hari Kerja

5.

Biaya/ Tarif

Tidak ada Biaya/ Tarif Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan

Izin Usaha Toko Modern, dengan spesifikasi :

a.   Dibuat dalam rangkap 2

b.   Rangkap 1 :

-        Bahan Kertas yang digunakan adalah F4 210 gram

-        Warna Putih

-        Bahan Britc Card cetak separasi

-        Diberikan kepada pemohon

c.   Rangkap 2 :

-        Bahan kertas HVS 80 gram, warna putih

-        Untuk arsip.

d.   Pengetikan menggunakan jenis huruf bookman old style, ukuran huruf maksimal 12, dengan spasi 1

e.   Isi Dokumen IUTM, sekurang-kurangnya memuat

-        Identitas pemohon dan perusahaan

-        Alamat

-        Luas Ruang /Lantai

-        Masa berlaku

-        Ketentuan yang harus dipenuhi

 

7.   Jenis Pelayanan : Izin Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB)

 

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan.

2.

Persyaratan Pelayanan

Mengisi formulir permohonan, dengan melampirkan :

a.   Fotokopi KTP pemohon

a.   Fotokopi NPWP;

b.   Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan SK Pengesahan (untuk perusahaan yang berbadan hukum)

c.   Perincian Neraca Awal/ Akhir;

3.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

a.     Pemohon meminta/mencari informasi ke Loket Informasi.

b.     Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberikan informasi tentang tata cara pengisian formulir dan persyaratan yang diperlukan.

c.     Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan dan menyerahkan ke Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi.

d.     Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi memeriksa formulir dan kelengkapan persyaratan. Jika lengkap, pemohon diberi resi penerimaan dan berkas diteruskan ke Kasi Pendaftaran dan Verifikasi. Jika tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan lagi ke pemohon

e.     Kasi Pendaftaran dan Verifikasi memverifikasi berkas permohonan dan memberikan disposisi untuk proses selanjutnya ke Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

f.      Kasi Pengolahan dan Penerbitan menugaskan Analis Perizinan mempelajari berkas permohonan IUPB.

g.     Analis Perizinan membuat surat pengantar permohonan rekomendasi teknis kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

h.     Kasi Pengolahan dan Penerbitan memeriksa konsep surat pengantar. Apabila tidak setuju, maka konsep surat pengantar dikembalikan dan apabila setuju membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Kasi Pelayanan Perizinan.

i.       Kabid Pelayanan Perizinan memeriksa konsep surat pengantar. Apabila tidak setuju, maka konsep surat pengantar dikembalikan dan apabila setuju membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Sekretaris Dinas.

j.      Sekretaris Dinas memeriksa konsep surat pengantar. Apabila tidak setuju, maka konsep surat pengantar dikembalikan dan apabila setuju membubuhkan Tanda tangan.

k.     Setelah diterimanya Rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kasi Pengolahan dan Penerbitan memverifikasi kembali kelengkapan persyaratan yang diperlukan sesuai rekomendasi teknis dan memberikan disposisi untuk proses selanjutnya

l.       Pengelola Perizinan menatausahakan penomoran IUPB pada Buku Register IUPB.

m.   Pengadministrasi Perizinan mencetak draf Naskah Ijin Usaha Penjualan Berjenjang.

n.     Kabid Pelayanan Perizinan memverifikasi draf Naskah IUPB. Jika tidak setuju, dikembalikan  untuk diperbaiki dan jika setuju, membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Sekretaris Dinas.

o.     Sekretaris Dinas memverifikasi ulang draf Naskah IUPB. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki dan jika setuju, membubuhkan paraf serta diteruskan kepada kepala Dinas.

p.     Kepala Dinas mempelajari dan menandatangani Naskah IUPB

q.     Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberitahu pemohon bahwa IUPB telah selesai dan dipersilahkan untuk diambil di Loket Informasi dan Pengaduan

r.      Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran menatausahakan pengambilan IUPB.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

5 Hari Kerja

5.

Biaya/ Tarif

Tidak ada Biaya/ Tarif Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan

Pelayanan yang diberikan adalah Izin Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB) dengan Spesifikasi :

a.   Dibuat dalam rangkap 2

b.   Rangkap 1 : Kertas yang digunakan adalah F4 210 gram Warna hijau, Bahan Britc Card, Untuk pemohon.

c.   Rangkap 2: kertas HVS 80 gram, warna putih, untuk arsip.

d.   Pengetikan menggunakan jenis huruf bookman old style, ukuran huruf maksimal 12, dengan spasi 1

e.   Isi IUPB, sekurang-kurangnya memuat :

-        Nama pemilik/penanggung jawab

-        Nama Perusahaan Induk

-        Nama Perusahaan Cabang

-        Alamat perusahaan

-        Masa berlaku

-        Ketentuan yang harus dipenuhi

 

8.  Jenis Pelayanan : Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

 

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan.

2.

Persyaratan Pelayanan

Mengisi formulir permohonan, dengan melampirkan :

a.   Fotokopi KTP pemohon

b.   Fotokopi NPWP;

c.   Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan SK Pengesahan (untuk perusahaan yang berbadan hukum)

d.   Perincian Neraca Awal/ Akhir;

e.   Fotokopi perjanjian waralaba.

3.

Sistem, mekanisme, dan prosedur

a.   Pemohon meminta/mencari informasi ke Loket Informasi

b.   Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberikan informasi tentang tata cara pengisian formulir dan persyaratan yang diperlukan

c.   Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan dan menyerahkan ke Pengelola Data Administrasi dan verifikasi

d.   Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi memeriksa formulir dan kelengkapan persyaratan. Jika lengkap maka pemohon diberi resi penerimaan dan berkas diteruskan ke Kasi Pendaftaran dan Verifikasi. Jika tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan lagi ke pemohon

e.   Kasi Pendaftaran dan Verifikasi melaksanakan verifikasi berkas permohonan dan memberikan disposisi untuk proses selanjutnya kepada Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

f.    Kasi Pengolahan dan Penerbitan menugaskan Analis Perizinan untuk mempelajari berkas permohonan sesuai klasifikasi STPW.

g.   Analis Perizinan membuat konsep surat pengantar kepada Tim Teknis untuk peninjauan lapangan/pembahasan

h.  Tim Teknis membuat Berita Acara peninjauan lapangan/pembahasan Tim Teknis

i.    Rekomendasi Tim Teknis apabila diizinkan, maka dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika diizinkan dengan bersyarat, maka diberitahukan kepada pemohon melalui Kasi Pendaftaran dan Verifikasi untuk melengkapi persyaratan tambahan. Dan jika ditolak, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui Kasi Pendaftaran dan Verifikasi dengan disertai alasan penolakan

j.    Kasi Pengolahan dan Penerbitan memverifikasi kembali kelengkapan persyaratan sesuai saran/rekomendasi teknis

k.   Pengelola Perizinan menatausahakan berkas STPW dan meneruskan kepada Pengadministrasi Perizinan.

l.    Pengadministrasi Perizinan mencetak draf Naskah STPW dan

m. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan memverifikasi draf Naskah STPW. Jika tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki dan jika setuju membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Sekretaris Dinas.

n.  Sekretaris Dinas melaksanakan verifikasi ulang pada draf Naskah STPW. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki dan jika setuju membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Kepala Dinas.

o.   Kepala Dinas mempelajari dan menandatangani Naskah STPW.

p.   Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberitahu pemohon bahwa STPW telah selesai dan dipersilahkan untuk mengambilnya 

q.   Pemohon mengambil STPW ke Loket Informasi

a.     Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran menatausahakan pengambilan STPW.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

5 Hari Kerja

5.

Biaya/ Tarif

Tidak ada Biaya/ Tarif Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan

Pelayanan yang diberikan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Spesifikasi :

a.   Dibuat dalam rangkap 2 (dua).

b.   Rangkap 1 :

-        Kertas yang digunakan adalah F4 210 gram , Warna hijau

-        Bahan Britc Card cetak separasi

-        Verporasi

c.   Rangkap 2 :

-        Kertas yang digunakan adalah HVS 80 gram , Warna putih

d.   Pengetikan menggunakan jenis huruf bookman old style, ukuran huruf maksimal 12, dengan spasi 1

e.   Isi STPW, sekurang-kurangnya memuat :

-        Identitas pemohon dan perusahaan

-        Lokasi usaha

-        Masa berlaku

-        Ketentuan yang harus dipenuhi

 

9.      Jenis Pelayanan : Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

 

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2002 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan

2.

Persyaratan Pelayanan

Mengisi formulir permohonan, dengan melampirkan :

a.     Fotokopi KTP Pemohon

b.     Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan SK Pengesahannya (untuk perusahaan yang berbadan hukum)

c.     Fotokopi Tanda Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tanah

d.     Fotokpi NPWP

e.     Fotokopi Tanda Lunas PBB

3.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

a.   Pemohon meminta/mencari informasi ke Loket Informasi

b.   Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberikan informasi tentang tata cara pengisian formulir dan persyaratan yang diperlukan

c.   Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan dan menyerahkan ke Pengelola Data Administrasi dan verifikasi

d.   Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi memeriksa formulir dan kelengkapan persyaratan. Jika lengkap maka pemohon diberi resi penerimaan dan berkas diteruskan ke Kasi Pendaftaran dan Verifikasi. Jika tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan lagi ke pemohon

e.   Kasi Pendaftaran dan Verifikasi melaksanakan verifikasi berkas permohonan dan memberikan disposisi untuk proses selanjutnya kepada Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

f.    Kasi Pengolahan dan Penerbitan menugaskan Analis Perizinan untuk mempelajari berkas permohonan TDP.

g.   Analis Perizinan membuat konsep surat pengantar kepada Tim Teknis untuk peninjauan lapangan/pembahasan

h.  Tim Teknis membuat Berita Acara peninjauan lapangan/pembahasan Tim Teknis

i.    Kasi Pengolahan dan Penerbitan menerima Berita Acara Peninjauan Lapangan/pembahasan Tim Teknis dan menyerahkan kepada Pengelola Perizinan untuk ditindaklanjuti

j.    Pengelola Perizinan menatausahakan berkas TDP dan meneruskan kepada Pengadministrasi Perizinan.

k.   Pengadministrasi Perizinan mencetak draf Naskah TDP dan menyampaikan kepada Kabid Pelayanan Perizinan.

l.    Kepala Bidang Pelayanan Perizinan memverifikasi draf NaskahTDP. Jika tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki dan jika setuju membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Sekretaris Dinas.

m. Sekretaris Dinas melaksanakan verifikasi ulang pada draf Naskah TDP. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki dan jika setuju membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Kepala Dinas.

n.  Kepala Dinas mempelajari dan menandatangani Naskah TDP.

o.   Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberitahu pemohon bahwa TDP telah selesai dan dipersilahkan untuk mengambilnya 

p.   Pemohon mengambil TDP ke Loket Informasi

q.   Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran menatausahakan pengambilan TDP.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

4  Hari kerja

5.

Biaya/ Tarif

Tidak ada Biaya/ Tarif Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan

Pelayanan yang diberikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dengan klasifikasi sbb :

1)   TDP Perorangan

a.    Material Kertas

-          Kertas yang digunakan adalah F4 210 gram

-          Bahan Britc Card

-          Cetak separasi

-          Warna putih dengan latar logo kabupaten tasikmalaya

b.    Pengetikan menggunakan jenis huruf bookman old style, ukuran huruf maksimal 12, dengan spasi 1

2)   TDP CV

a.                                           Material Kertas

-          Kertas yang digunakan adalah F4 210 gram,

-          Bahan Britc Card,

-          Cetak separasi

-          Warna biru dengan latar logo kabupaten tasikmalaya

b.   Pengetikan menggunakan jenis huruf bookman old style, ukuran huruf maksimal 12, dengan spasi 1

3)   TDP PT

a.   Material Kertas

-          Kertas yang digunakan adalah F4 210 gram,

-          Bahan Britc Card,

-          Cetak separasi

-          Warna merah jambu dengan latar logo kabupaten tasikmalaya

b.   Pengetikan dengan jenis huruf bookman old style, ukuran huruf maksimal 12, dengan spasi 1

4)   TDP Koperasi

a.           Material Kertas

-          Kertas yang digunakan adalah F4 210 gram,

-          Bahan Britc Card,

-          Cetak separasi

-          Warna merah jambu dengan latar logo kabupaten tasikmalaya

b.           Pengetikan dengan jenis huruf bookman old style, ukuran huruf maksimal 12, dengan spasi 1

5)   Isi Dokumen TDP, sekurang-kurangnya memuat :

-        Identitas pemohon dan perusahaan

-        Lokasi usaha

-        Masa berlaku

-        Jenis barang utama yang diperdagangkan

-        Ketentuan yang harus dipenuhi

 

10.   Jenis Pelayanan : Izin Usaha Industri (IUI)

 

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketentuan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan.

2.

Persyaratan Pelayanan

Mengisi Formulir permohonan, dengan melampirkan :

1.     Fotokopi KTP Pemohon

2.     Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan (untuk CV/PT/Koperasi/Badan Usaha Lainnya)

3.     Fotokopi Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tanah/Bangunan (Sertipikat/Akta Jual Beli/Surat Keterangan/Perjanjian Sewa/dll)

4.     Fotokopi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi/IMB

5.     Fotokopi SIUP/TDP

6.     Fotokopi Tanda Lunas PBB tahun terakhir

7.     Fotokopi NPWP

3.

Sistem, mekanisme, dan prosedur

a.   Pemohon meminta/mencari informasi ke Loket Informasi

b.   Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberikan informasi tentang tata cara pengisian formulir dan persyaratan yang diperlukan

c.   Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan dan menyerahkan ke Pengelola Data Administrasi dan verifikasi

d.   Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi memeriksa formulir dan kelengkapan persyaratan. Jika lengkap maka pemohon diberi resi penerimaan dan berkas diteruskan ke Kasi Pendaftaran dan Verifikasi. Jika tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan lagi ke pemohon

e.   Kasi Pendaftaran dan Verifikasi melaksanakan verifikasi berkas permohonan dan memberikan disposisi untuk proses selanjutnya kepada Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

f.    Kasi Pengolahan dan Penerbitan menugaskan Analis Perizinan untuk mempelajari berkas permohonan IUI.

g.   Analis Perizinan membuat konsep surat pengantar kepada Tim Teknis untuk peninjauan lapangan/pembahasan

h.  Tim Teknis membuat Berita Acara peninjauan lapangan/pembahasan Tim Teknis

i.    Kasi Pengolahan dan Penerbitan menerima Berita Acara Peninjauan Lapangan/pembahasan Tim Teknis dan menyerahkan kepada Pengelola Perizinan untuk ditindaklanjuti.

j.    Pengelola Perizinan menatausahakan berkas IUI dan meneruskan kepada Pengadministrasi Perizinan.

k.   Pengadministrasi Perizinan mencetak draf Naskah IUIP dan menyampaikan kepada Kabid Pelayanan Perizinan.

l.    Kepala Bidang Pelayanan Perizinan memverifikasi draf Naskah IUI. Jika tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki dan jika setuju membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Sekretaris Dinas.

m. Sekretaris Dinas melaksanakan verifikasi ulang pada draf Naskah IUI. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki dan jika setuju membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Kepala Dinas.

n.  Kepala Dinas mempelajari dan menandatangani Naskah IUI.

o.   Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberitahu pemohon bahwa IUI telah selesai dan dipersilahkan untuk mengambilnya 

p.   Pemohon mengambil IUI ke Loket Informasi

q.   Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran menatausahakan pengambilan IUI.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

4 Hari Kerja

 

5.

Biaya/ Tarif

Tidak ada Biaya/ Tarif Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan

Pelayanan yang diberikan adalah Izin Usaha Industri, spesifikasi :

a.   Dibuat dalam rangkap 2 (dua).

b.   Rangkap 1 :

-        Kertas yang digunakan adalah F4 210 gram , Warna putih

-        Bahan Britc Card cetak separasi

c.   Rangkap 2 :

-        Kertas yang digunakan adalah HVS 80 gram , Warna putih

d.   Pengetikan menggunakan jenis huruf bookman old style, ukuran huruf maksimal 12, dengan spasi 1

e.   Isi Dokumen IUI, sekurang-kurangnya memuat ;

-   Identitas pemohon dan perusahaan

-   Lokasi perusahaan

-   Jenis komoditi dan kapasitas terpasang

-   Masa berlaku

-   Ketentuan yang harus dipenuhi

 

11.   Jenis Pelayanan : Tanda Daftar Gudang (TDG)

 

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang dan Ruangan. 

2.

Persyaratan Pelayanan

Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :

1.   Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab Gudang

2.   Fotokopi KITAS untuk penanggung jawab Gudang WNA

3.   Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahan Badan Hukum serta perubahannya (jika ada) untuk PT

4.   Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal untuk Gudang bagi perusahaan PMA

5.   Fotokopi IMB

6.   Pas photo Pemilik/Penanggung Jawab sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6.

3.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

a.   Pemohon meminta/mencari informasi ke Loket Informasi

b.   Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberikan informasi tentang tata cara pengisian formulir dan persyaratan yang diperlukan

c.   Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan dan menyerahkan ke Pengelola Data Administrasi dan verifikasi

d.   Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi memeriksa formulir dan kelengkapan persyaratan. Jika lengkap maka pemohon diberi resi penerimaan dan berkas diteruskan ke Kasi Pendaftaran dan Verifikasi. Jika tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan lagi ke pemohon

e.   Kasi Pendaftaran dan Verifikasi melaksanakan verifikasi berkas permohonan dan memberikan disposisi untuk proses selanjutnya kepada Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

f.    Kasi Pengolahan dan Penerbitan menugaskan Analis Perizinan untuk mempelajari berkas permohonan TDG.

g.   Analis Perizinan membuat konsep surat pengantar kepada Tim Teknis untuk peninjauan lapangan/pembahasan

h.  Tim Teknis membuat Berita Acara peninjauan lapangan/pembahasan Tim Teknis

i.    Kasi Pengolahan dan Penerbitan menerima Berita Acara Peninjauan Lapangan/pembahasan Tim Teknis dan menyerahkan kepada Pengelola Perizinan untuk ditindaklanjuti.

j.    Pengelola Perizinan menatausahakan berkas TDG dan meneruskan kepada Pengadministrasi Perizinan.

k.   Pengadministrasi Perizinan mencetak draf Naskah TDG dan menyampaikan kepada Kabid Pelayanan Perizinan.

l.    Kepala Bidang Pelayanan Perizinan memverifikasi draf Naskah TDG. Jika tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki dan jika setuju membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Sekretaris Dinas.

m. Sekretaris Dinas melaksanakan verifikasi ulang pada draf Naskah TDG. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki dan jika setuju membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Kepala Dinas.

n.  Kepala Dinas mempelajari dan menandatangani Naskah TDG.

o.   Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberitahu pemohon bahwa TDG telah selesai dan dipersilahkan untuk mengambilnya 

p.   Pemohon mengambil TDG ke Loket Informasi

a.     Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran menatausahakan pengambilan TDG.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

4 hari Kerja

5.

Biaya/ Tarif

Tidak ada Biaya/ Tarif

6.

Produk Pelayanan

Pemberian Tanda Daftar Gudang (TDG)

Spesifikasi :

a.      Dibuat rangkap 2

b.      Rangkap 1 :

-          Kertas yang digunakan adalah F4 210 gram, bahan Britc Card, cetak separasi.

c.      Rangkap 2 :

-          Kertas HVS warna putih 80 gram.

d.      Pengetikan dengan jenis huruf bookman old style, ukuran huruf maksimal 12, dengan spasi 1

e.      Isi TDG, sekurang-kurangnya memuat :

-              Identitas Pemilik/Penanggung jawab Gudang

-              Alamat Gudang

-              Luas Gudang

-              Isi Gudang

-              Memuat ketentuan yang harus dipenuhi

-              Memuat masa berlaku izin

 

12.   Jenis Pelayanan : Tanda Daftar Ruangan (TDR)

 

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

Peraturan Daerah  Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang dan Ruangan.

2.

Persyaratan Pelayanan

Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :

1.   Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab Ruangan

2.   Fotokopi KITAS untuk penanggung jawab Ruangan WNA

3.   Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahan Badan Hukum serta perubahannya (jika ada) untuk PT

4.   Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal bagi perusahaan PMA

5.   Fotokopi IMB

6.   Pas photo Pemilik/Penanggung Jawab sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6.

3.

Sistem, mekanisme, dan prosedur

a.   Pemohon meminta/mencari informasi ke Loket Informasi

b.   Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberikan informasi tentang tata cara pengisian formulir dan persyaratan yang diperlukan

c.   Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan dan menyerahkan ke Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi

d.   Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi memeriksa formulir dan kelengkapan persyaratan. Jika lengkap maka pemohon diberi resi penerimaan dan berkas diteruskan ke Kasi Pendaftaran dan Verifikasi. Jika tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan lagi ke pemohon

e.   Kasi Pendaftaran dan Verifikasi melaksanakan verifikasi berkas permohonan dan memberikan disposisi untuk proses selanjutnya kepada Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

f.    Kasi Pengolahan dan Penerbitan menugaskan Analis Perizinan untuk mempelajari berkas permohonan TDR.

g.   Analis Perizinan membuat konsep surat pengantar kepada Tim Teknis untuk peninjauan lapangan/pembahasan

h.  Tim Teknis membuat Berita Acara peninjauan lapangan/pembahasan Tim Teknis

i.    Kasi Pengolahan dan Penerbitan menerima Berita Acara Peninjauan Lapangan/pembahasan Tim Teknis dan menyerahkan kepada Pengelola Perizinan untuk ditindaklanjuti.

j.    Pengelola Perizinan menatausahakan berkas TDR dan meneruskan kepada Pengadministrasi Perizinan.

k.   Pengadministrasi Perizinan mencetak draf Naskah TDR dan menyampaikan kepada Kabid Pelayanan Perizinan.

l.    Kepala Bidang Pelayanan Perizinan memverifikasi draf Naskah TDR. Jika tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki dan jika setuju membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Sekretaris Dinas.

m. Sekretaris Dinas melaksanakan verifikasi ulang pada draf Naskah TDR. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki dan jika setuju membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Kepala Dinas.

n.  Kepala Dinas mempelajari dan menandatangani Naskah TDR.

o.   Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberitahu pemohon bahwa TDR telah selesai dan dipersilahkan untuk mengambilnya 

p.   Pemohon mengambil TDR ke Loket Informasi

b.     Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran menatausahakan pengambilan TDR.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

4 Hari Kerja

5.

Biaya/ Tarif

Tidak ada Biaya/Tarif Rp.0,-

6.

Produk Pelayanan

Pemberian Tanda Daftar Ruangan (TDR)

Spesifikasi :

a.      Dibuat rangkap 2

b.      Rangkap 1 :

-          Kertas yang digunakan adalah F4 210 gram, bahan Britc Card, cetak separasi.

c.      Rangkap 2 :

-          Kertas HVS warna putih 80 gram.

d.      Pengetikan dengan jenis huruf bookman old style, ukuran huruf maksimal 12, dengan spasi 1

e.      Isi TDR, sekurang-kurangnya memuat :

-              Identitas Pemilik/Penanggung jawab Ruangan

-              Alamat

-              Luas

-              Isi Ruangan

-              Memuat ketentuan yang harus dipenuhi

-              Memuat masa berlaku TDR

 

 

13.  Jenis Pelayanan : Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

 

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor  Tahun 2016  tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

2.

Persyaratan Pelayanan

Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :

1.     Fotokopi KTP Pemohon

2.     Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan (untuk CV/PT/lainnya)

3.     Fotokopi NPWP

4.     Fotokopi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi/ IMB

5.     Fotokopi SIUP

6.     Fotokopi TDP

3.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

a.     Pemohon meminta/mencari informasi ke Loket Informasi

b.     Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberikan informasi tentang tata cara pengisian formulir dan persyaratan yang diperlukan

c.     Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan dan menyerahkan ke Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi.

d.     Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi memeriksa formulir dan kelengkapan persyaratan. Jika lengkap, pemohon diberi resi penerimaan dan berkas diteruskan ke Kasi Pendaftaran dan Verifikasi. Jika tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan lagi ke pemohon

e.     Kasi Pendaftaran dan Verifikasi memverifikasi berkas permohonan TDUP dan memberikan disposisi untuk proses selanjutnya kepada Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

f.      Kasi Pengolahan dan Penerbitkan mendisposis kepada Analis Perizinan untuk mempelajari berkas permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

g.     Analis Perizinan membuat konsep surat pengantar permohonan rekomendasi kepada Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.dan menyampaikan kepada Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

h.     Kasi Pengolahan dan Penerbitan memeriksa konsep surat pengantar. Apabila tidak setuju mengembalikan surat untuk diperbaiki dan apabila setuju membubuhlkan paraf serta diteruskan kepada Kabid Pelayanan penerbitan.

i.       Kabid Pelayanan Perizinan memeriksa konsep surat pengantar. Apabila tidak setuju mengembalikan surat untuk diperbaiki dan apabila setuju membubuhlkan paraf serta diteruskan kepada Sekretaris Dinas.

j.      Sekretaris Dinas memeriksa konsep surat pengantar. Apabila tidak setuju mengembalikan surat untuk diperbaiki dan apabila setuju membubuhkan tanda tangan serta dikembalikan kepada Kasi Pengolahan dan Penerbitan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

k.     Rekomendasi dari Kepala Dinas Pariwisata, pemuda dan Olahraga diterima oleh Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

l.       Jika rekomendasi permohonan diizinkan, dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika permohonan diizinkan bersyarat, diberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dan jika permohonan ditolak, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui Kasi Pendaftaran dan Verifikasi dengan disertai alasan penolakan

m.   Kasi Pengolahan dan Penerbitan memverifikasi kembali kelengkapan persyaratan yang diperlukan sesuai rekomendasi teknis dan memberikan disposisi untuk proses selanjutnya kepada Pengelola Perizinan.

n.     Pengelola Perizinan menatausahakan berkas TDUP dan rekomendasi serta meneruskan kepada Pengadministrasi Perizinan.

o.     Pengadministrasi Perizinan mencetak draf dokumen TDUP serta menyampaikan kepada Kabid Pelayanan Perizinan.

p.     Kabid Pelayanan Perizinan memverifikasi draf Naskah TDUP. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki dan jika setuju, membubuhkan paraf serta meneruskan kepada Sekretaris Dinas

q.     Sekretaris Dinas memverifikasi ulang draf Naskah TDUP. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki dan jika setuju, membubuhkan paraf serta meneruskan kepada Kepala Dinas.

r.      Kepala Dinas mempelajari dan menandatangani Naskah TDUP.

s.      Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberitahu pemohon bahwa TDUP telah selesai dan dipersilahkan untuk mengambil di Loket Informasi.

t.      Pengelola Data Bimibingan Pusahakan pengambilan dokumen TDUP.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

6 hari kerja  

 

5.

Biaya/ Tarif

Tidak ada biaya / tarif Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan

Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Spesifikasi :

a.      Dibuat rangkap 2

b.      Rangkap 1 :

-          Kertas yang digunakan adalah F4 210 gram, bahan Britc Card, cetak separasi.

c.      Rangkap 2 :

-          Kertas HVS warna putih 80 gram.

d.      Pengetikan dengan jenis huruf bookman old style, ukuran huruf maksimal 12, dengan spasi 1

e.      Isi TDUP, sekurang-kurangnya memuat;

-        Identitas pemohon dan perusahaan

-        Alamat

-        Bidang Usaha

-        Jenis usaha

-        Sub Jenis Usaha

-        Ketentuan yang harus dipenuhi

-        Masa berlaku izin

-        Sapta Pesona.

 

 

 

14.  Jenis Pelayanan : Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Budaya

 

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor  Tahun 2016  tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

2.

Persyaratan Pelayanan

Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :

1.     Fotokopi KTP Pemohon

2.     Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan (untuk CV/PT/lainnya)

3.     Fotokopi NPWP

4.     Fotokopi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi/ IMB

5.     Fotokopi SIUP

6.     Fotokopi TDP

3.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

a.     Pemohon meminta/mencari informasi ke Loket Informasi

b.     Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberikan informasi tentang tata cara pengisian formulir dan persyaratan yang diperlukan

c.     Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan dan menyerahkan ke Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi.

d.     Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi memeriksa formulir dan kelengkapan persyaratan. Jika lengkap, pemohon diberi resi penerimaan dan berkas diteruskan ke Kasi Pendaftaran dan Verifikasi. Jika tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan lagi ke pemohon

e.     Kasi Pendaftaran dan Verifikasi memverifikasi berkas permohonan TDUP Budaya dan memberikan disposisi untuk proses selanjutnya kepada Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

f.      Kasi Pengolahan dan Penerbitkan mendisposis kepada Analis Perizinan untuk mempelajari berkas permohonan TDUP Budaya.

g.     Analis Perizinan membuat konsep surat pengantar permohonan rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan menyampaikan kepada Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

h.     Kasi Pengolahan dan Penerbitan memeriksa konsep surat pengantar. Apabila tidak setuju mengembalikan surat untuk diperbaiki dan apabila setuju membubuhlkan paraf serta diteruskan kepada Kabid Pelayanan penerbitan.

i.       Kabid Pelayanan Perizinan memeriksa konsep surat pengantar. Apabila tidak setuju mengembalikan surat untuk diperbaiki dan apabila setuju membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Sekretaris Dinas.

j.      Sekretaris Dinas memeriksa konsep surat pengantar. Apabila tidak setuju mengembalikan surat untuk diperbaiki dan apabila setuju membubuhkan tanda tangan serta dikembalikan kepada Kasi Pengolahan dan Penerbitan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

k.     Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diterima oleh Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

l.       Jika rekomendasi permohonan diizinkan, dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika permohonan diizinkan bersyarat, diberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dan jika permohonan ditolak, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui Kasi Pendaftaran dan Verifikasi dengan disertai alasan penolakan

m.   Kasi Pengolahan dan Penerbitan memverifikasi kembali kelengkapan persyaratan yang diperlukan sesuai rekomendasi teknis dan memberikan disposisi untuk proses selanjutnya kepada Pengelola Perizinan.

n.     Pengelola Perizinan menatausahakan berkas TDUP Budaya dan rekomendasi serta meneruskan kepada Pengadministrasi Perizinan.

o.     Pengadministrasi Perizinan mencetak draf dokumen TDUP Budaya serta menyampaikan kepada Kabid Pelayanan Perizinan.

p.     Kabid Pelayanan Perizinan memverifikasi draf Naskah TDUP Budaya. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki dan jika setuju, membubuhkan paraf serta meneruskan kepada Sekretaris Dinas

q.     Sekretaris Dinas memverifikasi ulang draf Naskah TDUP Budaya. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki dan jika setuju, membubuhkan paraf serta meneruskan kepada Kepala Dinas.

r.      Kepala Dinas mempelajari dan menandatangani Naskah TDUP Budaya.

s.      Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberitahu pemohon bahwa TDUP Budaya telah selesai dan dipersilahkan untuk  mengambil di Loket Informasi.

t.      Pengelola Data Bimibingan Pusahakan pengambilan dokumen TDUP Budaya.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

6 hari kerja  

 

5.

Biaya/ Tarif

Tidak ada biaya / tarif Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan

Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Budaya

Spesifikasi :

a.      Dibuat rangkap 2

b.      Rangkap 1 :

-          Kertas yang digunakan adalah F4 210 gram, bahan Britc Card, cetak separasi.

c.      Rangkap 2 :

-          Kertas HVS warna putih 80 gram.

d.      Pengetikan dengan jenis huruf bookman old style, ukuran huruf maksimal 12, dengan spasi 1

e.      Isi TDUP Budaya, sekurang-kurangnya memuat;

-        Identitas pemohon dan perusahaan

-        Alamat

-        Bidang Usaha

-        Jenis Usaha

-        Sub Jenis usaha

-        Ketentuan yang harus dipenuhi

-        Masa berlaku izin

-        Sapta Pesona.

 

15.   Jenis Pelayanan : Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

 

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

Peraturan Daerah  Kabupaten Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2002  tentang Usaha Jasa Konstruksi.

2.

Persyaratan Pelayanan

Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :

1.     Fotokopi KTP pemohon

2.     Fotokopi Sertifikat Badan Usaha

3.     Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada)

4.     Fotokopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung jawab Teknik

5.     Fotokopi KTP/Identitas Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha

6.     Fotokopi Ijazah Penanggung jawab Teknis Badan Usaha

7.     Surat Pernyataan Pengikat Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK

8.     Surat Pernyataan Kebenaran Keterangan

9.     Fotokopi NPWP

10. Fotokopi SIUP, TDP

11. Daftar Pengurus Perusahaan

12. Daftar Personalia

13. 2 (dua) buah pas photo berwarna Penanggung Jawab Badan Usaha ukuran 4x6

3.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

a.     Pemohon meminta/mencari informasi ke Loket Informasi

b.     Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberikan informasi tentang tata cara pengisian formulir dan persyaratan yang diperlukan

c.     Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan dan menyerahkan ke Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi.

d.     Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi memeriksa formulir dan kelengkapan persyaratan. Jika lengkap, pemohon diberi resi penerimaan dan berkas diteruskan ke Kasi Pendaftaran dan Verifikasi. Jika tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan lagi ke pemohon

e.     Kasi Pendaftaran dan Verifikasi memverifikasi berkas permohonan IUJK dan memberikan disposisi untuk proses selanjutnya kepada Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

f.      Kasi Pengolahan dan Penerbitkan mendisposis kepada Analis Perizinan untuk mempelajari berkas permohonan IUJK.

g.     Analis Perizinan membuat konsep surat pengantar permohonan rekomendasi kepada Kepala Dinas PUPR dan menyampaikan kepada Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

h.     Kasi Pengolahan dan Penerbitan memeriksa konsep surat pengantar. Apabila tidak setuju mengembalikan surat untuk diperbaiki dan apabila setuju membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Kabid Pelayanan penerbitan.

i.       Kabid Pelayanan Perizinan memeriksa konsep surat pengantar. Apabila tidak setuju mengembalikan surat untuk diperbaiki dan apabila setuju membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Sekretaris Dinas.

j.      Sekretaris Dinas memeriksa konsep surat pengantar. Apabila tidak setuju mengembalikan surat untuk diperbaiki dan apabila setuju membubuhkan tanda tangan serta dikembalikan kepada Kasi Pengolahan dan Penerbitan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas PUPR.

k.     Rekomendasi dari Kepala Dinas PUPR diterima oleh Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

l.       Jika rekomendasi permohonan diizinkan, dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika permohonan diizinkan bersyarat, diberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dan jika permohonan ditolak, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui Kasi Pendaftaran dan Verifikasi dengan disertai alasan penolakan

m.   Kasi Pengolahan dan Penerbitan memverifikasi kembali kelengkapan persyaratan yang diperlukan sesuai rekomendasi teknis dan memberikan disposisi untuk proses selanjutnya kepada Pengelola Perizinan.

n.     Pengelola Perizinan menatausahakan berkas IUJK dan rekomendasi serta meneruskan kepada Pengadministrasi Perizinan.

o.     Pengadministrasi Perizinan mencetak draf Naskah IUJK serta menyampaikan kepada Kabid Pelayanan Perizinan.

p.     Kabid Pelayanan Perizinan memverifikasi draf Naskah IUJK. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki dan jika setuju, membubuhkan paraf serta meneruskan kepada Sekretaris Dinas

q.     Sekretaris Dinas memverifikasi ulang draf Naskah IUJK. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki dan jika setuju, membubuhkan paraf serta meneruskan kepada Kepala Dinas.

r.      Kepala Dinas mempelajari dan menandatangani Naskah IUJK.

s.      Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberitahu pemohon bahwa IUJK telah selesai dan dipersilahkan untuk  mengambil di Loket Informasi.

a.  Pengelola Data Bimibingan Pusahakan pengambilan IUJK.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

12 Hari Kerja

5.

Biaya/ Tarif

Tidak ada Biaya/Tarif Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Spesifikasi :

a.   1 rangkap IUJK untuk perusahaan

b.   1 rangkap Kutipan IUJK untuk Penanggungjawab Tehnik.

c.   Kertas yang digunakan adalah F4 210 gram, bahan Britc Card, cetak separasi, warna hijau

d.   Pengetikan dengan jenis huruf bookman old style, ukuran huruf maksimal 12, dengan spasi 1

e.   Isi  SIUJK, sekurang-kurangnya memuat ;

-                  Identitas pemohon

-                  Nama Badan Usaha

-                  Alamat

-                  Nama Penanggung Jawab Teknik

-                  Bidang Usaha

-                  Ketentuan yang harus dipenuhi

-                  Masa berlaku izin

 

 

 

 

 

16.  Jenis Pelayanan : Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

 

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
  2. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

2

Persyaratan Pelayanan

Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :

a.   Fotokopi KTP pemohon

b.   Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan (untuk CV/PT/Koperasi/Badan Usaha Lainnya)

c.   Fotokopi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi

d.   Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

e.   Fotokopi Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tanah/ Bangunan (Sertipikat/Akta Jual Beli/Surat Keterangan/ Perjanjian Sewa/Pinjam Pakai

f.    Fotokopi Tanda Lunas PBB tahun terakhir

g.   Fotokopi NPWP

h.  Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat;

i.    Surat Pernyataan Kesanggupan untuk bermitra dengan UMKM setempat.

j.    Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Mengutamakan Tenaga Kerja dari Warga Sekitar

k.   Berita Acara Komisi Kecamatan.

l.   Berita Acara Sosialisasi kepada Masyarakat sekitar.

3.

Sistem, mekanisme, dan prosedur

a.   Pemohon meminta/mencari informasi ke Loket Informasi

b.   Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberikan informasi tentang tata cara pengisian formulir dan persyaratan yang diperlukan

c.   Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan dan menyerahkan kepada Pengelola Administrasi dan Verifikasi.

d.   Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi memeriksa formulir dan kelengkapan persyaratan. Jika lengkap, pemohon diberi resi penerimaan dan berkas diteruskan kepada Kasi Pendaftaran dan Verifikasi. Jika tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan lagi ke pemohon

e.   Kasi Pendaftaran dan Verifikasi memverifikasi berkas permohonan dan memberikan disposisi untuk proses selanjutnya kepada Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

f.    Kasi Pengolahan dan Penerbitan menugaskan Analis Perizinan untuk mempelajari berkas permohonan IUPP.

g.   Apabila diperlukan diadakan peninjauan lapangan/pembahasan oleh Tim Teknis. Apabila tidak diperlukan, dibuatkan surat pengantar permohonan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

h.  Kasi Pengolahan dan Penerbitan membuat surat undangan kepada Tim Teknis untuk peninjauan lapangan/pembahasan

i.    Kasi Pengolahan dan Penerbitan membuat Berita Acara peninjauan lapangan/pembahasan Tim Teknis

j.    Analis Perizinan membuat konsep surat pengantar.

k.   Kasi Pengolahan dan Penerbitan memeriksa konsep surat pengantar. Apabila tidak setuju mengembalikan konsep surat pengantar dan apabila setuju membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Kabid Pelayanan Perizinan.

l.    Kabid Pelayanan Perizinan memeriksa konsep surat pengantar. Apabila tidak setuju mengembalikan konsep surat pengantar dan apabila setuju membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Sekretaris Dinas.

m. Sekretaris Dinas memeriksa konsep surat pengantar. Apabila tidak setuju mengembalikan konsep surat pengantar dan apabila setuju membubuhkan tanda tangan.

n.  Jika Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan dan Rekomendasi Teknis diizinkan, dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika diizinkan dengan bersyarat, maka diberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dan jika ditolak, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan

o.   Kasi Pengolahan dan Penerbitan memverifikasi kembali kelengkapan persyaratan yang diperlukan sesuai dengan rekomendasi teknis dan memberikan disposisi untuk proses selanjutnya

p.   Pengadministrasi Perizinan mencetak draf Naskah IUPP.

q.   Kabid Pelayanan Perizinan memverifikasi draf Naskah IUPP. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki dan jika setuju, membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Sekretaris Dinas.

r.    Sekretaris Dinas memverifikasi ulang draf Naskah IUPP. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki dan jika setuju, membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Kepala Dinas.

s.   Kepala Dinas mempelajari dan menandatangani Naskah IUPP.

t.    Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberitahu pemohon bahwa IUPP telah selesai dan dipersilahkan untuk mengambilnya di Loket Informasi.

u.  Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran menatausahakan pengambilan IUPP.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

7  Hari Kerja

5.

Biaya/ Tarif

Tidak ada Biaya/ Tarif Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan

Dokumen Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

Spesifikasi :

a.   Dibuat dalam rangkap 2

b.   Rangkap 1 :

-       Kertas yang digunakan adalah F4 210 gram, bahan Britc Card, warna putih.

-       Diserahkan kepada pemohon

c.   Rangkap 2 :

-       Kertas HVS 80 gram, warna putih.

-       Untuk arsip.

d.   Pengetikan menggunakan jenis huruf bookman old style, ukuran maksimal 12, dengan spasi 1

e.   Isi  Dokumen Izin, sekurang-kurangnya memuat ;

-                  Identitas pemohon dan perusahaan

-                  Alamat

-                  Luas Bangunan

-                  Masa berlaku

-                  Ketentuan yang harus dipenuhi

 

17.  Jenis Pelayanan : Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)

 

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum

1.    Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

2.    Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

2

Persyaratan Pelayanan

Mengisi formulir permohonan, dengan melampirkan :

a.   Fotokopi KTP pemohon

b.   Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan (untuk CV/PT/Koperasi/Badan Usaha Lainnya)

c.   Fotokopi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi

d.   Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

e.   Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah (Sertipikat/Akta Jual Beli/Surat Keterangan/Perjanjian Sewa/Pinjam Pakai)

f.    Fotokopi Tanda Lunas PBB tahun terakhir

g.   Fotokopi NPWP

h.  Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat;

i.    Berita Acara Komisi Kecamatan.

j.   Berita Acara Sosialisasi kepada Masyarakat sekitar.

3.

Sistem, mekanisme, dan prosedur

a.   Pemohon meminta/mencari informasi ke Loket Informasi

b.   Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberikan informasi tentang tata cara pengisian formulir dan persyaratan yang diperlukan

c.   Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan dan menyerahkan kepada Pengelola Administrasi dan Verifikasi.

d.   Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi memeriksa formulir dan kelengkapan persyaratan. Jika lengkap, pemohon diberi resi penerimaan dan berkas diteruskan kepada Kasi Pendaftaran dan Verifikasi. Jika tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan lagi ke pemohon

e.   Kasi Pendaftaran dan Verifikasi memverifikasi berkas permohonan dan memberikan disposisi untuk proses selanjutnya kepada Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

f.    Kasi Pengolahan dan Penerbitan menugaskan Analis Perizinan untuk mempelajari berkas permohonan IUP2T.

g.   Apabila diperlukan diadakan peninjauan lapangan/pembahasan oleh Tim Teknis. Apabila tidak diperlukan, dibuatkan surat pengantar permohonan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

h.  Kasi Pengolahan dan Penerbitan membuat surat undangan kepada Tim Teknis untuk peninjauan lapangan/pembahasan

i.    Kasi Pengolahan dan Penerbitan membuat Berita Acara peninjauan lapangan/pembahasan Tim Teknis

j.    Analis Perizinan membuat konsep surat pengantar.

k.   Kasi Pengolahan dan Penerbitan memeriksa konsep surat pengantar. Apabila tidak setuju mengembalikan konsep surat pengantar dan apabila setuju membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Kabid Pelayanan Perizinan.

l.    Kabid Pelayanan Perizinan memeriksa konsep surat pengantar. Apabila tidak setuju mengembalikan konsep surat pengantar dan apabila setuju membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Sekretaris Dinas.

m. Sekretaris Dinas memeriksa konsep surat pengantar. Apabila tidak setuju mengembalikan konsep surat pengantar dan apabila setuju membubuhkan tanda tangan.

n.  Jika Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan dan Rekomendasi Teknis diizinkan, dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika diizinkan dengan bersyarat, maka diberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dan jika ditolak, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan

o.   Kasi Pengolahan dan Penerbitan memverifikasi kembali kelengkapan persyaratan yang diperlukan sesuai dengan rekomendasi teknis dan memberikan disposisi untuk proses selanjutnya

p.   Pengadministrasi Perizinan mencetak draf Naskah IUP2T.

q.   Kabid Pelayanan Perizinan memverifikasi draf Naskah IUP2T. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki dan jika setuju, membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Sekretaris Dinas.

r.    Sekretaris Dinas memverifikasi ulang draf Naskah IUP2T. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki dan jika setuju, membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Kepala Dinas.

s.   Kepala Dinas mempelajari dan menandatangani Naskah IUP2T.

t.    Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberitahu pemohon bahwa IUP2T telah selesai dan dipersilahkan untuk mengambilnya di Loket Informasi.

u.  Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran menatausahakan pengambilan IUP2T.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

7  Hari Kerja

5.

Biaya/ Tarif

Tidak ada Biaya/ Tarif Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan

Dokumen Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUP2T)

Spesifikasi :

c.   Dibuat dalam rangkap 2

d.   Rangkap 1 :

-       Kertas yang digunakan adalah F4 210 gram, bahan Britc Card, warna putih.

-       Diserahkan kepada pemohon

c.   Rangkap 2 :

-       Kertas HVS 80 gram, warna putih.

-       Untuk arsip.

d.   Pengetikan menggunakan jenis huruf bookman old style, ukuran maksimal 12, dengan spasi 1

e.   Isi  Dokumen Izin, sekurang-kurangnya memuat ;

-                  Identitas pemohon dan perusahaan

-                  Alamat

-                  Luas Bangunan

-                  Masa berlaku

-                  Ketentuan yang harus dipenuhi

 

18.  Jenis Pelayanan : Izin Apotek (SIP)

 

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum

  1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin, Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek

2

Persyaratan Pelayanan

Mengisi formulir permohonan, dengan melampirkan :

1.     Fotokopi KTP Pemohon

2.     Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan (untuk badan hukum)

3.     Fotokopi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi dan IMB

4.     Fotokopi NPWP

5.     Fotokopi SIUP dan TDP

6.     Fotokopi Surat Izin Apoteker (SIPA) yang dilegalisir (untuk Izin Apotek)

7.     Fotokopi Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian yang dilegalisir (untuk Izin Apotek)

8.     Asli Izin Apotek/Asli Izin Toko Obat untuk perpanjangan.

3.

Sistem, mekanisme, dan prosedur

a.   Pemohon meminta/mencari informasi ke Loket Informasi

b.   Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberikan informasi tentang tata cara pengisian formulir dan persyaratan yang diperlukan

c.   Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan dan menyerahkan kepada Pengelola Administrasi dan Verifikasi.

d.   Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi memeriksa formulir dan kelengkapan persyaratan. Jika lengkap, pemohon diberi resi penerimaan dan berkas diteruskan kepada Kasi Pendaftaran dan Verifikasi. Jika tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan lagi ke pemohon

e.   Kasi Pendaftaran dan Verifikasi memverifikasi berkas permohonan dan memberikan disposisi untuk proses selanjutnya kepada Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

f.    Kasi Pengolahan dan Penerbitan menugaskan Analis Perizinan untuk mempelajari berkas permohonan Izin Apotek.

g.   Apabila diperlukan diadakan peninjauan lapangan/pembahasan oleh Tim Teknis. Apabila tidak diperlukan, dibuatkan surat pengantar permohonan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Kesehatan.

h.  Kasi Pengolahan dan Penerbitan membuat surat undangan kepada Tim Teknis untuk peninjauan lapangan/pembahasan

i.    Kasi Pengolahan dan Penerbitan membuat Berita Acara peninjauan lapangan/pembahasan Tim Teknis

j.    Analis Perizinan membuat konsep surat pengantar.

k.   Kasi Pengolahan dan Penerbitan memeriksa konsep surat pengantar. Apabila tidak setuju mengembalikan konsep surat pengantar dan apabila setuju membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Kabid Pelayanan Perizinan.

l.    Kabid Pelayanan Perizinan memeriksa konsep surat pengantar. Apabila tidak setuju mengembalikan konsep surat pengantar dan apabila setuju membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Sekretaris Dinas.

m. Sekretaris Dinas memeriksa konsep surat pengantar. Apabila tidak setuju mengembalikan konsep surat pengantar dan apabila setuju membubuhkan tanda tangan.

n.  Jika Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan dan Rekomendasi Teknis diizinkan, dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika diizinkan dengan bersyarat, maka diberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dan jika ditolak, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan

o.   Kasi Pengolahan dan Penerbitan memverifikasi kembali kelengkapan persyaratan yang diperlukan sesuai dengan rekomendasi teknis dan memberikan disposisi untuk proses selanjutnya

p.   Pengadministrasi Perizinan mencetak draf Naskah Izin Apotek.

q.   Kabid Pelayanan Perizinan memverifikasi draf Naskah Izin Apotek. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki dan jika setuju, membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Sekretaris Dinas.

r.    Sekretaris Dinas memverifikasi ulang draf Naskah Izin Apotek. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki dan jika setuju, membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Kepala Dinas.

s.   Kepala Dinas mempelajari dan menandatangani Naskah Izin Apotek.

t.    Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberitahu pemohon bahwa Izin Apotek telah selesai dan dipersilahkan untuk mengambilnya di Loket Informasi.

u.  Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran menatausahakan pengambilan dokumen Izin Apotek.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

10 Hari Kerja

5.

Biaya/ Tarif

Tidak ada Biaya/ Tarif Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan

Izin Apotek, dengan spesifikasi :

a.   Dibuat dalam rangkap 2

b.   Rangkap 1 :

-       Kertas yang digunakan adalah F4 210 gram, bahan Britc Card, warna putih.

-       Diserahkan kepada pemohon

c.   Rangkap 2 :

-       Kertas HVS 80 gram, warna putih.

-       Untuk arsip.

d.   Pengetikan menggunakan jenis huruf bookman old style, ukuran maksimal 12, dengan spasi 1

e.   Isi  Dokumen Izin, sekurang-kurangnya memuat ;

-                  Identitas pemohon dan perusahaan

-                  Alamat

-                  Luas Bangunan

-                  Masa berlaku

-                  Ketentuan yang harus dipenuhi

 

19.  Jenis Pelayanan : Izin Operasional Klinik

 

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/PER/2011 Tentang  Klinik.
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik.

 

2

Persyaratan Pelayanan

Mengisi formulir permohonan, dengan melampirkan:

1.          Fotokopi KTP Pemohon

2.          Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan

3.          Fotokopi Tanda Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tanah/Bangunan.

4.          Fotokopi NPWP

5.          Fotokopi Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi/ IMB

6.          Fotokopi SIUP/TDP

7.          Fotokopi Izin Lingkungan dilampiri dengan Dokumen Lingkungan.

8.          Struktur Organisasi Klinik

9.          Daftar Tenaga Kesehatan dilengkapi dengan Fotokopi Surat Izin Praktek dan Ijazah yang dilegalisir

10.      Daftar Sarana dan Prasarana Klinik

11.      Pas foto pemilik/penanggungjawab Klinik ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar

3.

Sistem, mekanisme, dan prosedur

a.   Pemohon meminta/mencari informasi ke Loket Informasi

b.   Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberikan informasi tentang tata cara pengisian formulir dan persyaratan yang diperlukan

c.   Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan dan menyerahkan kepada Pengelola Administrasi dan Verifikasi.

d.   Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi memeriksa formulir dan kelengkapan persyaratan. Jika lengkap, pemohon diberi resi penerimaan dan berkas diteruskan kepada Kasi Pendaftaran dan Verifikasi. Jika tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan lagi ke pemohon

e.   Kasi Pendaftaran dan Verifikasi memverifikasi berkas permohonan dan memberikan disposisi untuk proses selanjutnya kepada Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

f.    Kasi Pengolahan dan Penerbitan menugaskan Analis Perizinan untuk mempelajari berkas permohonan Izin Klinik.

g.   Apabila diperlukan diadakan peninjauan lapangan/pembahasan oleh Tim Teknis. Apabila tidak diperlukan, dibuatkan surat pengantar permohonan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Kesehatan.

h.  Kasi Pengolahan dan Penerbitan membuat surat undangan kepada Tim Teknis untuk peninjauan lapangan/pembahasan

i.    Kasi Pengolahan dan Penerbitan membuat Berita Acara peninjauan lapangan/pembahasan Tim Teknis.

j.    Analis Perizinan membuat konsep surat pengantar.

k.   Kasi Pengolahan dan Penerbitan memeriksa konsep surat pengantar. Apabila tidak setuju mengembalikan konsep surat pengantar dan apabila setuju membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Kabid Pelayanan Perizinan.

l.    Kabid Pelayanan Perizinan memeriksa konsep surat pengantar. Apabila tidak setuju mengembalikan konsep surat pengantar dan apabila setuju membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Sekretaris Dinas.

m. Sekretaris Dinas memeriksa konsep surat pengantar. Apabila tidak setuju mengembalikan konsep surat pengantar dan apabila setuju membubuhkan tanda tangan.

n.  Jika Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan dan Rekomendasi Teknis diizinkan, dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika diizinkan dengan bersyarat, maka diberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dan jika ditolak, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan

o.   Kasi Pengolahan dan Penerbitan memverifikasi kembali kelengkapan persyaratan yang diperlukan sesuai dengan rekomendasi teknis dan memberikan disposisi untuk proses selanjutnya

p.   Pengadministrasi Perizinan mencetak draf Naskah Izin Klinik.

q.   Kabid Pelayanan Perizinan memverifikasi draf Naskah Izin Klinik. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki dan jika setuju, membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Sekretaris Dinas.

r.   Sekretaris Dinas memverifikasi ulang draf Naskah Izin Klinik. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki dan jika setuju, membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Kepala Dinas.

s.   Kepala Dinas mempelajari dan menandatangani Naskah Izin Klinik.

t.    Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberitahu pemohon bahwa Izin Apotek telah selesai dan dipersilahkan untuk mengambilnya di Loket Informasi.

u.  Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran menatausahakan pengambilan dokumen Izin Klinik.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

7 Hari Kerja

5.

Biaya/Tarif

Tidak ada Biaya/ Tarif Rp.0,-

6.

Produk Pelayanan

Dokumen Izin Klinik

Spesifikasi :

a.      Dibuat dalam rangkap 2

b.      Rangkap 1 :

-          Kertas yang digunakan adalah F4 210 gram, bahan Britc Card, warna putih

c.      Rangkap 2 :

-          Kertas HVS 80 gram, warna putih.

d.      Pengetikan menggunakan jenis huruf bookman old style, ukuran huruf maksimal 12, dengan spasi 1

e.      Isi  Izin Klinik, sekurang-kurangnya memuat ;

-                Identitas pemohon dan perusahaan

-                Identitas Penanggungjawab Klinik

-                Lokasi Klinik

-                Masa berlaku

-                Ketentuan yang harus dipenuhi

 

20.  Jenis Pelayanan : Izin Operasional Rumah Sakit

 

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum

1.    Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2.    Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Ruma Sakit

3.    Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit.

4.    Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 340/ MENKES/ PER/ III/ 2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit.

5.    Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

2.

Persyaratan Pelayanan

Mengisi formulir permohonan, dengan melampirkan : 

1.     Fotokopi  KTP Pemohon

2.     Fotokopi  Akte Pendirian Perusahaan

3.     Fotokopi Tanda Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tanah/Bangunan

4.     Fotokopi  NPWP

5.     Fotokopi  Izin Prinsip

6.     Fotokopi Izin Lokasi (bila ada)

7.     Fotokopi  Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi dan IMB

8.     Fotokopi  SIUP dan TDP

9.     Fotokopi  Izin Lingkungan serta Dokumen UKL-UPL/AMDAL

10. Struktur Organisasi Rumah Sakit

11. Daftar Tenaga Kesehatan dilengkapi dengan Fotokopi  Surat Izin Praktek dan ijazah yang dilegalisir

12. Daftar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

13. Pas foto pemilik/penanggungjawab ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar

3.

Sistem, mekanisme, dan prosedur

a.   Pemohon meminta/mencari informasi ke Loket Informasi.

b.   Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberikan informasi tentang tata cara pengisian formulir dan persyaratan yang diperlukan.

c.   Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan dan menyerahkan kepada Pengelola Administrasi dan Verifikasi.

d.   Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi memeriksa formulir dan kelengkapan persyaratan. Jika lengkap, pemohon diberi resi penerimaan dan berkas diteruskan kepada Kasi Pendaftaran dan Verifikasi. Jika tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan lagi ke pemohon.

e.   Kasi Pendaftaran dan Verifikasi memverifikasi berkas permohonan dan memberikan disposisi untuk proses selanjutnya kepada Kasi Pengolahan dan Penerbitan.

f.    Kasi Pengolahan dan Penerbitan menugaskan Analis Perizinan untuk mempelajari berkas permohonan Izin Rumah Sakit.

g.   Apabila diperlukan diadakan peninjauan lapangan/pembahasan oleh Tim Teknis. Apabila tidak diperlukan, dibuatkan surat pengantar permohonan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Kesehatan.

h.  Kasi Pengolahan dan Penerbitan membuat surat undangan kepada Tim Teknis untuk peninjauan lapangan/pembahasan

i.    Kasi Pengolahan dan Penerbitan membuat Berita Acara peninjauan lapangan/pembahasan Tim Teknis

j.    Analis Perizinan membuat konsep surat pengantar.

k.   Kasi Pengolahan dan Penerbitan memeriksa konsep surat pengantar. Apabila tidak setuju mengembalikan konsep surat pengantar dan apabila setuju membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Kabid Pelayanan Perizinan.

l.    Kabid Pelayanan Perizinan memeriksa konsep surat pengantar. Apabila tidak setuju mengembalikan konsep surat pengantar dan apabila setuju membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Sekretaris Dinas.

m. Sekretaris Dinas memeriksa konsep surat pengantar. Apabila tidak setuju mengembalikan konsep surat pengantar dan apabila setuju membubuhkan tanda tangan.

n.  Jika Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan dan Rekomendasi Teknis diizinkan, dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika diizinkan dengan bersyarat, maka diberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dan jika ditolak, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan

o.   Kasi Pengolahan dan Penerbitan memverifikasi kembali kelengkapan persyaratan yang diperlukan sesuai dengan rekomendasi teknis dan memberikan disposisi untuk proses selanjutnya

p.   Pengadministrasi Perizinan mencetak draf Naskah Izin Rumah Sakit.

q.   Kabid Pelayanan Perizinan memverifikasi draf Naskah Izin Rumah Sakit. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki dan jika setuju, membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Sekretaris Dinas.

r.   Sekretaris Dinas memverifikasi ulang draf Naskah Izin Rumah Sakit. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki dan jika setuju, membubuhkan paraf serta diteruskan kepada Kepala Dinas.

s.   Kepala Dinas mempelajari dan menandatangani Naskah Izin Rumah Sakit.

t.    Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran memberitahu pemohon bahwa Izin Rumah Sakit telah selesai dan dipersilahkan untuk mengambilnya di Loket Informasi.

u.  Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran menatausahakan pengambilan dokumen Izin Rumah Sakit.

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

14  Hari Kerja

5.

Biaya/ Tarif

Tidak ada Biaya/ Tarif Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan

Dokumen Izin Mendirikan Rumah Sakit

Spesifikasi :

a.   Dibuat dalam rangkap 2.